Kaltim Kembangkan Pohon Jabon di Lahan Kritis

November 2, 2016 by  
Filed under Perkebunan

SAMARINDA, VIVABORNEO.COM,  Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berinisiatif untuk mengembangkan  tanaman pohon Jabon (Anthocephalus cadamba) sebagai  investasi jangka menengah dan media untuk menutup lahan kritis.

Jabon adalah pohon atau tanaman dengan tingkat pertumbuhan yang sangat cepat karena hanya dibutuhkan waktu empat sampai lima tahun saja untuk menghasilkan bahan kayu yang digunakan oleh industri perkayuan.Gubernur Kaltim H Awang Faroek Ishak mengimbau para kepala daerah baik bupati maupun walikota agar tidak ragu-ragu mengembangkan tanaman jabon di daerah masing-masing.

Imbauan itu disampaikan Gubernur Kaltim pada pembukaan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Kelitbangan Kaltim Tahun 2016 di Pendopo Lamin Etam, Rabu (2/11).

“Saya minta para bupati maupun walikota kembangkan tanaman Jabon untuk kesejahteraan masyarakat di Kaltim. Apalagi harga kayu jabon terbilang tinggi karena hampir 100 persen dari bagian pohonnya bisa dimanfaatkan oleh industry,” ujarnya.

Menurut gubernur, melihat kondisi serta potensi lahan maka Jabon dipilihkan sebagai salah satu komoditi yang patut dikembangkan di perhutanan sosial di wilayah Kaltim.

Tindaklanjut komitmen pengembangan tanaman Jabon di perhutanan sosial segera dibentuk 21 KPH (kesatuan pengelolaan hutan) yang tersebar di kabupaten dan kota.

“KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari,” jelasnya.

Selain itu, sesuai data yang terdapat dalam RTRW provinsi ada sekitar tujuh juta hektar lahan kritis dan potensial untuk dikembangkan tanaman Jabon ini.

“Saya mohon kepala daerah mampu memanfaatkan lahan-lahan kritis untuk tanaman Jabon. Bagi perusahaan hutan tanaman industri yang tidak mendukung maka jangan berharap ijinnya saya perpanjang,” ancam  Awang Faroek.

Dalam kesempatan itu dilakukan juga penandatanganan MoU antara Gubernur Kaltim dengan Bupati Kutai Timur  Ismunandar dan Bupati Kutai Kartanegara  Rita Widyasari. Termasuk,  MoU gubernur dengan organisasi kemasyarakatan dan lembaga keagamaan, instansi vertikal dan organisasi kepemudaan di Kaltim.(vb/mas/*)

Respon Pembaca

Silahkan tulis komentar anda...





Redaksi menerima komentar terkait artikel diatas. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak tidak menampilkan komentar jika mengandung perkataan kasar, menyinggung, mengandung fitnah, tidak etis, atau berbau SARA.