Disbun Kaltim Bersinergi Dengan Empat Lembaga Lingkungan

February 22, 2017 by  
Filed under Headline

SAMARINDA, VIVABORNEO.COM, Maraknya isu lingkungan hidup dalam perdagangan minyak kelapa sawit (CPO-Crude Palm Oil) dunia, memaksa setiap produsen kelapa sawit untuk menaati segala peraturan perdagangan dunia.Dinas Perkebunan Provinsi  Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan kerjasama untuk bersinergi dengan empat lembaga teknologi dan lingkungan hidup.

Keempat lembaga itu terdiri Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), Badan Informasi Geospasial (BIG), The Nature Conservancy (TNC) dan Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Menurut Kepala Disbun Kaltim Ujang Rachmad, kerjasama itu terkait upaya pengawasan dan pemantauan usaha perkebunan dengan cara yang modern

“Kita menggandeng empat lembaga dalam pengembangan data base dan sistem informasi perkebunan berbasis web dan peta geospasial dengan memanfaatkan citra setelit resolusi tinggi untuk memantau dan mengawasi usaha perkebunan,” katanya.

Kerjasama yang sinergi ini lanjutnya, bagian dari pencapaian kinerja 100 hari Disbun Kaltim dalam kegiatan informasi pembangunan perkebunan yang belum terkelola secara baik.

Ujang mengakui selama ini sistem pengumpulan data lambat dan tidak akurat termasuk kepatuhan perusahaan dalam pelaporan masih rendah.

Dia meyakini sinergi dengan lembaga-lembaga itu mampu meningkatkan kinerja Disbun Kaltim terutama dalam pengawasan dan pemantauan pembangunan perkebunan di kabupaten dan kota.

“Kegiatannya kita menghimpun, menyajikan data dan informasi akurat, cepat dan mudah diakses masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, informasi yang dikelola itu menjadi dasar dalam pengembilan keputusan serta mendorong legalitas kepemilikan lahan
khususnya kebun masyarakat guna sertifikasi.

Ujang berharap  pengembangan database dan sistem informasi membantu dalam analisa dan pembinaan luasan kawasan bernilai konservasi tinggi pada areal perkebunan guna memperoleh carbon fund.

“Terpenting membantu legalitas lahan perkebunan rakyat agar bersertifikasi. Selain, membantu sistem pengendalian dan pencegahan
kebakaran lahan serta mendukung proses penanganan konflik dan gangguan usaha perkebunan,” ungkap Ujang Rachmad.(vb/mas)

Respon Pembaca

Silahkan tulis komentar anda...





Redaksi menerima komentar terkait artikel diatas. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak tidak menampilkan komentar jika mengandung perkataan kasar, menyinggung, mengandung fitnah, tidak etis, atau berbau SARA.